Evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu metode yang digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah adalah melalui hasil audit gayungan.
Audit gayungan adalah proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset negara. Hasil audit gayungan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah.
Menurut Kepala BPK, Agung Firman Sampurna, “audit gayungan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Dengan hasil audit gayungan, kita dapat melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.”
Salah satu contoh evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui hasil audit gayungan adalah kasus yang terjadi di Kota Surabaya. Berdasarkan laporan hasil audit gayungan tahun 2020, terdapat temuan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Menanggapi temuan tersebut, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan perbaikan dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. “Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah: Tinjauan Hasil Audit Gayungan menjadi landasan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset negara. Melalui evaluasi kinerja yang komprehensif, diharapkan pemerintah daerah dapat terus berbenah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.